SATUNUSA.CO,LOTIM - Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR), Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan memberikan kritik pedas terhadap pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). 

Dia menilai, sirkuit yang dibangun menggunakan dana triliunan rupiah itu dinilai tidak akan pernah mendatangkan keuntungan.

Menurut Ali BD, salah satu penyebab utama tidak akan untung itu karena ITDC tidak melakukan studi kelayakan yang memadai sebelum memulai proyek pembangunan di Mandalika.

"Karna itu, ITDC tidak akan pernah mencapai Break Even Point (red - BEP) atau keuntungan dari proyek itu",ucapnnya, Selasa (03/07). 

Mantan bupati Lombok Timur dua periode itu menyebut biaya untuk satu putaran balapan saja di Mandalika mencapai Rp 150 ribu dolar atau setara dengan 150 miliar rupiah ke pihak Dorna. Menurutnya, hal ini sulit dipahami oleh masyarakat umum.

Proyek Mandalika, lanjutnya, hanya menguntungkan pihak penyelenggara. Dia mengkritik penggunaan dana yang besar untuk membangun jalan di bukit yang seharusnya tidak perlu dilakukan, sehingga menghabiskan triliunan rupiah tanpa bisa memberikan keuntungan yang signifikan.

Dampaknya bagi pelaku UMKM pun, kata Ali BD, sangat kecil. Pelaku UMKM hanya punya waktu lima hari dalam dalam setahun untuk menjajakan produknya. 

Karna itu, dia mengingatkan agar tidak menjadikan UMKM sebagai kambing hitam dan menekankan perlunya memperbaiki kerusakan lapangan dan lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tokoh LSM ini mengaku tidak puas terhadap konsep pembangunan di Mandalika. Dia menyebut ITDC hanya berfokus pada pembangunan sirkuit, tanpa adanya konsep yang mendalam tentang pengembangan wisata di kawasan itu. 

Menurutnya, tujuan ITDC seharusnya lebih dari sekadar membangun sirkuit, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata. Dia mencontohkan konsep pembangunan di Kuta, Bali, berbeda dengan yang ada di Mandalika.

Lebih lanjut, dia menyoroti kurangnya konsep pembangunan pariwisata yang terencana di Lombok. Ali BD menunjukkan beberapa pantai, termasuk Senggigi, tertutup oleh hotel-hotel besar sehingga menghalangi akses wisatawan. 

Berbeda dengan Pantai Di Labuhan Haji Lombok Timur, pengembangannya relatif lebih baik. Pantai di kawasan itu tetap menjadi ruang publik, milik umum. 

Pendiri Yayasan Swadaya Membangun (YSM) ini berharap agar pemerintah dan ITDC dapat mengambil kritikannya sebagai masukan konstruktif dan mengadopsi pendekatan yang lebih matang dalam pengelolaan dan pembangunan. 

Diar menegaskan, dirinya tidak ada tendensi atau kepentingan apapun dalam menyampaikan kritikan ini. 

"Saya dari dulu kan memang selalu memberikan kritikan,"imbuhnya.(Li)