SATUNUSA.CO,LOTIM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar konsultasi publik Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (05/12/2023).
Hadir di acara ini Kepala BPBD NTB, Pj Sekda Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa.
Konsultasi publik RTD Bendungan itu menyasar sejumlah bendungan Lingkok Lamun, Tundak, Inen Ratu, Kuang Rundun, Jago, Propok BT, Kembar dua, dan Peneda Gandor Lombok Timur.
Kegiatan ini penting untuk memastikan keamanan bendungan terutama memasuki musim hujan. Di Lombok Timur sedikitnya terdapat delapan bendungan yang menjadi perhatian dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui peningkatan koordinasi dan membangun pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana akibat infrastruktur bendungan.
Pj. Sekda Lombok Timur Hj. Baiq Miftahul Wasli mengapresiasi kegiatan ini dan meminta seluruh peserta mencermati pemaparan materi sehingga dapat memberikan masukan dan saran konstruktif. Dengan begitu kegiatan tersebut tidak hanya formalitas, melainkan betul-betul menjadi bagian dari upaya pencegahan bencana terkait pengelolaan bendungan.
Dia mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pemeliharan bendungan melalui antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bendungan dapat dimanfaatkan lebih lama sebagaimana fungsinya, mengingat bendungan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait pemenuhan air.
Sebelumnya, kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB H. Ahmadi menyebutkan bahwa keberadaan bendungan perlu diantisipasi dampaknya kalau terjadi kegagalan bendungan atau jebolnya tanggul yang dapat mendatangkan bencana. Diingatkannya bahwa waktu paling berbahaya dalam pengelolaan bendungan yaitu ketika musim hujan baru tiba. Karena itu perlu dilakukan inspeksi bersama baik oleh BWS maupun BPBD.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanahkan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama lintas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, beserta Parapihak. Terkait bendungan, hal tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan. (*)
