SATUNUSA.CO, LOTIM- Musyawarah Perempuan Daerah kabupaten Lombok Timur digelar Kamis 14 Maret 2024, Asisten 1 Sekda Lombok Timur H. Hadi Faturahman, mewakili Penjabat Bupati, bertempat di Rupatama II kantor bupati.
Peserta Musda Perempuan Lombok Timur diikuti sekitar 110 orang peserta yang terdiri dari unsur komunitas perempuan dari berbagai kelompok, diantara Sekolah Perempuan, kelompok Pekka, disabilitas dan kelompok rentan dan marjinal lainnya. Selain itu juga, turut terlibat dari unsur Dinas OPD terkait, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa baik wilayah program INKLUSI, desa replikasi dan desa lainnya serta NGO/CSO yaitu LPSDM, LRC, Gema Alam, LPA, ADBMI, Konsepsi, LIDI dan lainnya.
Direktur LPSDM Ririn Hayudiani menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan Musda perempuan tersebut adalah mewadahi partisipasi bermakna perempuan dan kelompok marginal, guna merumuskan isu-isu, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal berperspektif GEDSI tentang 9 agenda untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, CSO dan kelompok akar rumput harus terus diperkuat. Dukungan publik terhadap arti pentingnya partisipasi perempuan juga sangat dibutuhkan.
“ Momentum penyusunan RPJP 2025 – 2045 menuju Indonesia Emas dan penyusunan RPJMN/RPJMD di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi sangat strategis untuk mendesakkan partisipasi perempuan dan isu-isu krusial baik di daerah dan nasional,” jelas Ririn Hayudiani.
Adapun 9 agenda prioritas terkait perempuan dan masyarakat marginal yaitu isu kemiskinan dan perlindungan sosial, Perempuan Pekerja (PMI, PRT, Korban TPPO, Kerja Layak, pekerja dengan disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak, Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan), Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Pelaksanaan musyawarah perempuan ini dilakukan secara berjenjang dan telah berlangsung mulai dari desa sampai nasional dengan mekanisme 2 tahapan, yakni secara online dan offline.
Puncak pelaksanaan Munas Perempuan 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 21 April 2024. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan merupakan kolaborasi antara Kementerian PPPA, INKLUSI dan Bappenas. Cakupan wilayahnya adalah 38 provinsi dengan perwakilan kabupaten dan desa.
Wilayah ini terdiri dari wilayah program INKLUSI dan wilayah DRPPA Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal. Untuk representasi INKLUSI di nasional meliputi sejumlah organisasi, yakni KAPAL Perempuan, PEKKA, YAKKUM, PERMAMPU, Migrant CARE, Aisyiyah, BhaKTI, SIGAB, Kemitraan, PKBI, LAKPESDAM dan Sekretariat INKLUSI. (*)
