SATUNUSA.CO, LOTIM - Radikalisme masih menjadi isu yang menarik dibicarakan.Tak hanya kalangan pemerintah, upaya antisipasi masuknya paham radikal dilakukan berbagai pihak, seperti diskusi publik yang dilaksanakan Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur, Rabu, (29/01) di Lesehan Arbi Rempung.
Diskusi publik yang bertemakan," Menangkal dan mengantisipasi masuknya faham radikalisme di wilayah kabupaten Lotim" ini menghadirkan pembicara dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri), Kantor Kementerian Agama Lombok Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Wakil Panglima Laskar Majelis Mujahidin, Ustaz Taufan Iswandi yang juga Wakil Direktur Ponpes Islam Darusy Syifa Tirpas, desa Tirtanadi.
Sementara sebagai peserta dari kalangan media cetak, online dan elektronik, aktivis,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Kabupaten Lotim. Mereka mendeklarasikan Tolak Radikalisme.
Diantara point deklarasi tolak faham radikalisme antara lain, meneguhkan ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah untuk mempertahankan ideiologi pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika.
Peserta menyatakan menolak organisasi dan aktivitas yang berorientasi dan beraflisiasi dengan gerakan radikal, terorisme atau gerakan dan atau organisasi kemasyarakatan maupun politik yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya umat muslim untuk tetap menjaga dan selalu mengutamakan ukhuwah islamiah dan ukhuwah wathoniah dan ukhuwah insaniah.
Point terakhir, mereka sepakat mempercayakan penanganan berbagai persoalan keamanan dan hukum kepada aparat keamanan dan hukum negara sebagai bentuk ketaatan kepada waliyul amri.
Sementara itu, Ketua FWMO Lombok Timur Syamsurrijal mengungkapkan, kegiatan bertujuan untuk mengetahui apa itu faham radikalisme, kemudian dampak dan bahaya dari faham tersebut, termasuk juga upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menangkal dan mencegah masuknya faham radikalisme di kabupaten Lotim pada khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya.
Selain itu, kegiiatan tersebut untuk membangun sinergi dengan semua lapisan dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan yang kondusif. Termasuk juga mengenai masalah faham radikalisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
" Melalui kegiatan diskusi publik ini bagaimana kita bersama-sama memiliki komitmen untuk menolak masuknya faham radikalisme di Lotim," tegasnya.
Kepala Kementerian Agama Lotim H.Azharuddin mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam mengantisipasi masalah radikal tersebut dengan terus menerus melakukan sosialiasikan kepada masyarakat maupun di lingkungan Ponpes yang ada dibawah naungan Kemenag.
"Tiga tahun terakhir ini menjadi prioritas mengenai masalah faham radikalisme yang menjadi program menteri," jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat kita belum siap mengenai masalah perbedaan padahal dalam falsafah Negera ini Bhineka Tunggal Ika. Namun ini tentunya menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat.
Potensi untuk terjadi faham tersebut, banyak di Ponpes, maka pihaknya terus berkeliling ke Ponpes dengan menerapkan moderasi beragama dengan mendatangi Ponpes.
"Perbedaan itu sunnah, tapi janganlah perbedaan dijadikan saling tidak menyukai satu sama lainnya," ungkapnya.
Sedangkan, Sekretaris Bakesbangpoldagri Lotim, Zaitun Akmal mengatakan, soal radikalisme menjadi tanggungjawab bersama untuk menangkal faham ini melebar kemana mana.
" Sinergi dengan semua pihak untuk bersama-sama menangkal dan mengantisipasi masuknya faham radikalisme di wilayah Lotim sangat dibutuhkan," tandasnya.
Pembicara dari Wakil Panglima Laskar Majelis Mujahidin, Ustaz Taufan Iswandi mengungkapkan, munculnya radikalisme diantaranya disebabkan karena lemahnya pemahaman agama islam. Mereka sering keliru menafsirkan isi yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist.
" Saya pernah ditanya soal peristiwa bom Bali. Saya tegas menjawab, saya tidak setuju yang dilalukan Imam Samudra dan kawan -kawan, karena mereka melakukan pengeboman di Indonesia. Seharusnya dilalukan di lokasi perang," tandasnya saat menjawab pertanyaan peserta diskusi. (Rm.SN)
