SATUNUSA.CO,LOTIM - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Masbagik, Rabu (10/07/2024). 

Rapat kerja pengurusan baru ini membahas berbagai program prioritas untuk kemajuan organisasi dan soliditas Kepala Desa Di Lombok Timur dalam membangun desa. 

Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan mengatakan rakerda ini membahas berbagai program dari masing - masing devisi untuk empat tahun ke depan sesuai dengan periode masa jabatan. 

"Rakerda ini supaya jelas arah kita, jelas pergerakan kita sehingga masing-masing devisi harus membuat semacam apa namanya plan kegiatan untuk dijadikan acuan untuk bekerja selama 4 tahun kedepan", paparnya. 

Selain itu, kata Ihsan, FKKD fokus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan pendampingan sehingga para kepala desa dalam melaksanakan tugasnya tidak melanggar aturan yang berlaku. 

"fokus kita sekarang advokasi terutama advokasi bagi semua anggota kita yang menghadapi berbagai persoalan termasuk masalah hukum sehingga mereka tidak galau dan tetap tenang bekerja", tandasnya.

" Karna itu, perlu kita lakukan advokasi dan apa namanya bimbingan, pendidikan, edukasi tentang pengetahuan hukum sehingga pengelolaan Dana tidak berbenturan dengan aturan yang ada",sambung Ihsan. 

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam melakukan pengawalan pembangunan di desa. 

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lombok Timur Salmun Rahman mengingatkan agar para kepala desa yang berada di FKKD terus kompak dan bersatu serta mendukung kondusifitas daerah. 

Dalam melaksanakan tugas, tegas Salmun, para kepala desa harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jangan sampai melanggar hukum. "Karna itu saya berpesan dalam melaksanakan tugas jangan sampai keluar dari rel atau aturan yang berlaku",pesannya. 

Rakerda ke - V ini yang dihadiri pengurus FKKD Kabupaten dan 21 Kecamatan di Lombok Timur itu dirangkaikan dengan sosialiasi Pajak dari Bapenda dan program PTSL dari BPN. (*)