SATUNUSA.CO, LOTIM - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur menggelar dialog publik bertema bahaya laten narkoba pemuda Lombok Timur di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (25/07/2024).
Kegiatan itu dibuka Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik dan menghadirkan narasumber dari BNNK dan Satuan Narkoba Polres Lombok Timur. Pesertanya dari semua perwakilan OKP.
Sekretaris KNPI Lombok Timur Munir Fauzi mengatakan agenda ini menjadi bagian dari salah satu program kerja DPD KNPI Lotim dibawah kepemimpinan Zuarno Saputra.
"Tentu dalam masalah narkoba merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dari semua kalangan. Masalah narkoba merupakan PR kita bersama", ungkapnya.
"Karna itu, Kami atas nama KNPI Lotim mengajak seluruh temen-temen OKP baik itu elemen pemuda dan mahasiswa yg ada di Kabupaten Lombok Timur ini untuk selalu berkreativitas agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif seperti Narkoba", sambung aktivis pemuda NW itu.
Kaum muda terutama Gen-Z, lanjut Munir, harus tumbuh dan berkembang dengan inovasi dan kreatifitas yang dimiliki sesuai bidangnya. Dengan demikian, kaum muda Lombok Timur memberikan hal hal positif dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan Lombok Timur.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengakui Lombok Timur rawan dengan predaran narkoba. Barang haram itu, ungkapnya, masuk di semua lini termasuk menyasar generasi muda.
Karna itu, menurutnya dialog publik yang digelar KNPI bisa sebagai pengingat dan diharapkan bisa memberikan masukan positif ke semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam memberantas narkoba.
Dia menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa diselesaikan hanya pemerintah atau penegak hukum saja, tapi membutuhkan keterlibatan semua komponen.
"Karenanya saya sagat bersyukur hari ini DPD II KNPI Lombok Timur mengajak semua komponen secara terstruktur mengajak dialog publik terhadap narkoba ini," ucapnya
Karna itu, dia pun mendukung usulan dari sejumlah kalangan bahwa Lombok Timur saatnya memiliki Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Namun demikian, kehadiran BNK di daerah masih tergantung pusat karna berkaitan dengan penganggaran badan itu.
"Tapi bila mana di Lombok Timur ini menjadi hal proritas, maka pemda Lombok Timur bisa menganggarkan tentang itu karena uang ini uang negara yang harus bisa kita pertanggungjawabkan,"tandasnya.
"Mudahan melalui kegiatan ini sedikit tidak dapat mengurangi dampak bahaya narkoba ini. Yang terpenting saat ini semua komponen berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba," tutupnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dan diskusi dari para peserta yang berasal dari semua OKP di Lombok Timur. (*)
