SATUNUSA.CO,LOTIM - Menteri Dalalm Negeri (Mendagri) RI memperpanjang masa jabatan HM. Juaini Taofik sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih pada pilkada serentak 2024.

Perpanjangan masa jabatan HM. Juaini Taofik sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor : 100.2.1.3 - 3777 Tahun 2024 ditetapkan tanggal 19 September 2024.

Masa jabatan HM Juani Taofik diperpanjang setelah satu tahun menjabat sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan dilantik pada 26 September 2023 lalu.

"Sk ini maksimal hingga satu tahun ke depan, setidaknya sampai pelantikan bupati terpilih", ucap Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda NTB, Lalu Hamdi usai menyerahkan SK perpanjangan jabatan ke Pj Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik di Ruang Kerja Bupati Lombok Timur, Kamis (26/09/2024) 

"Setiap tiga bulan akan dievaluasi oleh Insfektorat Jenderal Kemendagri", sambungnya. 

Hamdi mengapresiasi kinerja Pj Bupati Lombok Timur selama ini yang banyak menorehkan prestasi dan penghargaan selama menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan selama satu tahun. 

"Dan pesan Pj Gubernur, hari ini masuk tahap kampanye, jaga netralitas dan dukung penyelenggara pemilu sehingga pilkada berjalan lancar dan sukses", imbuhnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik mengatakan SK perpanjangan ini merupakan kepercayaan dari pemberi mandat berkat capaian dari kerja tim yang telah melaksanakan tugas pokok sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur selama satu tahun. 

Dari empat tugas pokok yang diberikan, kata Taofik, mulai dari penurunan kasus stunting, pengendalian inflasi, target UHC dan Mall Pelayanan Publik (MPP) sudah tercapai. 

"Saat ini kasus stunting turun sampai 8 persen dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Lombok Timur mendapat penghargaan terbaik di Tingkat Provinsi",paparnya.

Bahkan sekarang, lanjutnya, pemerintah desa mulai terlibat aktif dalam menekan kasus stunting dan terbukti keterlibatan desa - desa itu membuahkan hasil positif terhadap penurunan kasus stunting. 

"Buktinya, Desa Stanggor Selatan berhasil meraih desa terbaik kedua tingkat nasional dalam menekan stunting",tambahnya.

Pun, dengan pengendalian inflasi, pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Universal Coverage Health (UHC) sudah sudah mencapai target . Sekarang kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai 99,56 persen. 

"Tinggal PR kita berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat", ucap Taofik. 

Di SK perpanjangan ini, tambahnya, ada tambahan tugas yang harus dilaksanakan yaitu mengawal pemilu berjalan dengan sukses dan menjaga netralitas ASN. 

"Di SK ini, ada tambahan tugas di poin F yaitu mendukung penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada dan menjaga netralitas PNS",tutupnya. (*)