SATUNUSA.CO, BIMA - Sejumlah ulama serta tokoh organisasi masyarakat (Ormas) Islam Kabupaten Bima dan Kota Bima, menyatakan diri mendukung langkah pemerintah, dalam menindak tegas ormas radikal dan intoleran,
Bahkan, mereka juga menyatakan menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan umat Islam.
Sikap yang dilakukan para tokoh ini, mencermati kondisi keamanan nasional, serta maraknya provokasi atas nama agama, yang menentang pemerintah, mengancam dan menghasut ketentraman, terutama dalam upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat TNI dan Polri.
"Kami pengurus FKUB Bima, menyatakan penolakan terhadap segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan agama. dan mendukung langkah yang di ambil pemerintah dan TNI Polri, untuk menindak tegas tokoh yang memicu perpecahan umat dan bangsa," ungkap Drs H. Suadin Abdullah M.Pd pengurus Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Bima, di Bima, Senin (14/12).
Hal senada juga di ungkapkan Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bima, Drs. Sukrin, M.Ag. Ia juga membuat pernyataan dengan sikap yang sama dengan FKUB.
Bahkan, tokoh NU ini menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah, Ia meminta pemerintah menertibkan ormas dan tokoh agama yang radikal, tidak mengakui pemerintah dan kebijakannya.
"Kami mendukung program pemerintah.sehingga meminta pemerintah menertibkan upaya provokasi tokoh tertentu mengatasnamakan agama. Termasuk juga menolak tokoh radikal dan intoleran yang menyebarkan hoax yang memicu perpecahan umat. Kita mendukung upaya penegakkan hukum," tegasnya.
Reaksi yang cukup tegas juga disampaikan tokoh Muhammdyah. Ketua Lembaga Bina Damai Resolusi Agama (Lembidara) Bima yang sekaligus ketua PC Muhammdyah Kota Bima, H.Eka Iskandar Zulkarnaen, M.Sc.
Ia menegaskan agar umat tidak mudah termakan provokasi dan ajakan siapapun yang mengakibatkan terjadinya perpecahan kehidupan umat dan berbangsa.
"Kami menolak beredarnya informasi bohong atau hoax yang tersebar di media sosial baik di pusat, Provinsi dan daerah. Kita mendukung penuh TNI Polri dalam menjaga kerukunan antar umat bergama serta toleransi dalam kerangka NKRI," tegasnya.
Para tokoh intinya sepakat, mendesak pemerintah pusat serta TNI dan Polri segera menyelesaikan issue issue sesat yang membuat umat beragama terganggu.
Kesimpangsiuran informasi yang seolah olah menyudutkan umat Islam memicu ketidak harmonisan serta perpecahan di masyarakat.
Sehingga ormas radikal perlu di tertibkan, serta menindak tokoh tertentu yang mengatas namakan agama, memprovokasi umat yang lain hingga mengusik ketentraman umat.(**)
