SATUNUSA.CO,LOTIM - Lombok Timur masuk peringkat tiga besar dari seluruh Kabupaten/kota di NTB dalam capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, dalam hal memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi NTB yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan sejumlah kepala daerah termasuk Bupati Lombok Timur, HM.Sukiman Azmy di Ball Room hotel Golden Mataram, Senin (29/06).
Lili Pintauli Siregar dalam sambutannya menjelaskan peran KPK mewujudkan Indonesia bebas korupsi yang tetuang dalam Pembukaan UUD'45 alinea keempat, dan rencana pembangunan nasional RPJMN 2019-2024, serta mengacu pada kebijakan presiden.
Dijelaska, ada 5 kebijakan Presiden berhubungan dengan pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan semua regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Lili menjelaskan visi KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Korupsi, ungkap Lili adalah kejahatan serius. Ia menyebut negara bisa gagal mewujudkan tujuan negara akibat korupsi.
strategi KPK untuk menuju indonesia bersih korupsi, paparnya ada 3 pendekatan, pertama melakukan pendidikan masyarakat melakukan pendidikan anti korupsi sehingga merubah nilai pribadi manusia itu tersendiri, kedua pendekatan pencegahan atau program memperbaiki sistem untuk menutup lubang-lubang yang ada yang berpotensi dapat memancing korupsi.
"Tiga, pendekatan penindakan secara tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku,"jelasnya.
Lebih jauh dikatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang terletak pada reformasi birokrasi yaitu rekruitmen dan promosi jabatan, pengadaan barang jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran covid-19, penyelenggaraan jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian liquiditas bantuan yang tidak tepat sasaran, dan pengesahan RAPBN.
Sesuai tujuan nasional indonesia pada alinea keempat, tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Peran penting kepala daerah sangatlah penting untuk mencegah tindak pidana korupsi diberbagai wilayah untuk menjadikan indonesia bersih korupsi.
Sedangkan, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan pada dasarnya pemberantasan korupsi mudah pada tataran rencana, namun pada kenyataannya sulit dilakukan. Untuk itu kepada seluruh kepala daerah Gubernur meminta agar berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya.
Rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi NTB dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani serta bebas dari KKN .(ram)
