SATUNUSA.CO, LOTIM - Pelantikan anggota DPRD terpilih kabupaten LomboK Timur, hari ini Rabu (21/8/2019) dilaksanakan di Gedung DPRD Lombok Timur. Akademisi Universitas Mataram Dr.Saipul Hamdi, MA mengharapkan Anggota DPRD Lotim yang baru dapat bekerja secara maksimal dan produktif. Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat dalam proses demokrasi yang tentunya memiliki legitimasi yang kuat. Anggota Dewan tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemerintahan oleh eksekutif, tetapi lebih dari itu mereka dapat bekerja lebih luas membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat.
"Di negara-negara maju, demokrasi menjadi alat untuk menuju kesejahteraan, sementara fenomena di Indonesia belum terlihat. Demokrasi kita hebat, tetapi kesejahteraan rakyat masih tanda tanya besar," ungkap akademisi asal Lombok Timur tersebut.
Sistem pemerintahan dan perangkat hukum kita pasca reformasi menurutnya sudah baik, sangat mendorong tercapainya kesejahteraan melalui berbagai program. Semua aparatur negara memiliki anggaran menyelesaikan persoalan masyarakat termasuk kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, lingkungan yang bersih, pengelolaan sampah, air bersih, dan pendidikan yang berkualitas.
" Presiden punya budget, menteri, gubernur, bupati, dan DPRD juga punya budget aspirasi, bahkan Kepala Desa pun punya budget sendiri membangun desa. Seharusnya kita sudah lebih maju dari kondisi sebelumnya dan persoalan-persoalan di lapangan dapat diatasi," tegasnya.
Baca juga: Posisi Tawar Lemah, Pemicu Ketidakadilan Gender
Ia berharap anggota DPRD Lotim yang baru dilantik mempunyai terobosan lebih besar. Sudah saatnya terus menerus berpikir kepentingan masyarakat. Perlu duduk bersama antara DPRD, Bupati dan masyarakat mencari akar semua persoalan yang ada seperti isu lapangan kerja yang belum banyak diekspos. Masyarakat masih tergantung pada lapangan kerja di Malaysia dan Arab Saudi, yang tentunya dengan biaya yang cukup besar.
Selain itu, Doktor yang juga peneliti Islamic Culture and Society Unram tersebut berpandangan, pendidikan juga sangat urgen untuk dibenahi terutama kualitas dan angka putus sekolah. Ia menjelaskan di Amerika usia sekolah tidak boleh dirampas, anak-anak wajib bersekolah dan negara sangat kuat mengintervensi itu. Orang tua yang tidak peduli dapat dipidanakan ketika menghalangi anaknya memperoleh pendidikan.
" Teman-teman anggota Dewan dapat berbuat banyak tentang hal ini, buatlah regulasi inisiatif dewan yang aspiratif. Mereka bisa mengalokasikan dana APBD bersama eksekutif untuk beasiswa bagi yang tidak mampu," imbuhnya. (DY)
