SATUNUSA. CO, LOTIM - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM. Juaini Taofik membuka sosialisasi kegiatan rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim, Selasa (24/05).
Kegiatan ini menindaklanjuti implementasi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi/Kabupaten/Kota. Karna itu, Kabupaten diminta segera menyiapkan data spasial sebagai dasar rekomendasi yang akan dituangkan dalam produk hukum Peraturan Daerah (Perda).
Sekda menyampaikan sosialisasi ini penting dilakukan sebagai motivasi seluruh komponen dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kampanye dan sosialisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan dan produktivitas hasil pertanian.
Dia meminta agar semua camat memastikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di wilayahnya tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengancam ketahanan pangan. Pemerintah Kecamatan, kata Taofik, harus berkomunikasi dengan berbagai komponen.
Karena itu, dia berharap output dari kegiatan sosialiasi ini menghasilkan produk administratif yang dapat menjadi acuan hukum, khususnya di kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, pejabat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI Dwi Aprianto memaparkan, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang perintah penetapan LP2B bertujuan memberikan perlidungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
Selanjutnya, papar Dwi, tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani, pemberdayaan petani, mempertahankan keseimbangan ekologi dan mewujudkan revitalisasi pertanian.
Selain dihadiri Camat, kegiatan ini dihadiri juga perwakilan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.(*)
