SATUNUSA.CO,LOTIM - Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah meninjau Posyandu Keluarga Saling Tulung di Desa Boroq Toyang Kecamatan Sakra Barat, Rabu (26/10/2022). 

Didampingi Sekda Lombok Timur M. Juaini Taufik, Wagub Rohmi mengecek kasus stunting dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu Keluarga tersebut. 

Di posyandu ini, tercatat hanya satu balita berusia dua tahun menderita stunting dari total 9 kasus stunting di desa Boroq Toyang. 

Setelah mengetahui jumlah kasusnya, Wagub pun langsung melihat kondisi salah seorang balita penderita stunting dan memberikan motivasi ke orang tuanya agar terus memberikan perawatan dengan asupan gizi yang baik. 

"Sembilan kasus di satu desa itu, sedikit ibu ibu. Dan khusus di dusun ini kasusnya hanya satu, ini luar biasa" ucap Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi ini. 

Dia mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah desa Boroq Toyang dalam menekan kasus stunting di wilayahnya. Kades yang hebat, kata Ummi Rohmi bukan hanya diukur dari infrastruktur yang bagus atau kantornya yang megah.

"Tapi kades yang hebat itu berkomitmen dan mampu menekan kasus stuntingnya kecil, angka kematian ibu dan bayi nolnol dan angka pernikahan anaknya rendah.Nah Desa Boroq Toyang ini yang bagus, "ucapnya.

Lebih jauh dia menegaskan fungsi Posyandu keluarga sangat penting sebagai sarana deteksi dini dan mencegah berbagai masalah sosial termasuk soal stunting. 

Sekarang, kasus stunting di NTB berada di angka 17 persen. Padahal pada tahun 2021 angkanya 19,34 persen. "Mengapa bisa cepat turun? karna posyandunya aktif. Datanya by name by adress. Dengan demikian penanganan stunting tepat sasaran, "paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Boroq Toyang Ahyar Rosyidi mengakui sebagai desa baru banyak persoalan sosial di di desanya yang belum sepenuhnya tertangani termasuk soal stunting. Namun secara perlahan, semua bisa teratasi dengan baik. 

"Berbagai langkah kita lakukan, diantaranya mengalokasikan porsi anggaran untuk membangun posyandu keluarga, "paparnya.

Begitupula kasus lain, seperti angka putus sekolah, pernikahan dini dan pekerja anak. Pemdes, jelas, menyediakan berbagai fasilitas dan sarana seperti membangun Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM). 

"Seperti kasus pekerja anak, meski tidak bisa diatasi 100 persen. Bersama teman teman Yayasan Tunas Alam, 60 sampai 70 persen bisa kita tekan. Dan upaya ini kita mendapat apresiasi dari Bappenas RI, "imbuhnya.(ram)