SATUNUSA.CO,LOTIM - Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Keruak berencana meningkatkan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Upaya tersebut agar SMK bisa mengembangkan industri.
Sekolah yang bergerak dalam bidang kelautan dan kemaritiman ini merupakan salah satu dari 23 SMK yang akan diorbitkan untuk program BLUD tahap dua.
Jika status sebagai satuan kerja (Satker) BLUD khusus di lembaga pendidikan menengah disetujui, maka banyak keuntungan dan potensi yang akan di kembangkan.
Kepala SMK Negeri Keruak Ir Mahmuza mengatakan, pihaknya memiliki potensi usaha yang luar biasa. Sehingga saat ini, dirinya sudah menyiapkan delapan katalog yang sudah disipakan yang nantinya akan dijalankan oleh SMKN 1 Keruak.
"Untuk menjalankan beberapa usaha ini, kita nantinya akan bermitra dengan UMKM yang ada,"terangnya
Adapun usaha yang akan dijalankan nantinya, bagaimana membuat makanan Ikan Abon Tuna, Terasi Udang, Manisan Dodol Laut dan yang paling menjadi andalan kita adalah membuat kerupuk cangkang kepiting.
"Empat produk utama ini sudah memiliki banyak pemesan, namun kita tidak berani terlalu jauh, karena masih menunggu izin BLUD,"ujarnya.
Sektor lain yang sudah disiapkan menjadi program BLUD ini, sekolah juga sudah menyiapkan sektor jasa sertifikat. "Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat pelaut, kami sudah bekerja sama dengan perusahaan, tinggal menunggu izin BLUD ini saja," lanjutnya.
Selain sektor jasa, SMKN 1 keruak sudah menawarkan jasa pengangkutan ikan dari rumpon ke tempat - tempat pengempul ikan. Dimana nantinya, yang menjadi nahkoda dan kru kapal yaitu guru dan siswa sendiri.
"Selain kita dapat uang, kita juga nantinya siswa dapat pengalaman berlayar dan praktik, dan ini sudah banyak penawaran yang masuk,"ungkapnya.
"Secara garis besar yang akan di kelola BLUD ini garis besarnya ada empat, tapi item - item yang akan di kelola nantinya banyak, "sambungnya.
Untuk itu, sebagai persiapan kami menuju BLUD ini, sekolah sudah menyiapkan dokumen - dokumen pendukung diantaranya dokumen rencana strategi bisnis, sitem tata kelola, standar pelayanan minimal, dan yang terakhir tentang standar opersional prosedur.
"Dokumen -dokumen ini nantinya kami akan presentasikan di provinsi, sebagai bahan pertimbangan menuju BLUD,"tutupnya. (*)
