SATUNUSA.CO, LOTIM - Rumah haruslah memenuhi persyaratan tidak hanya fungsinya melainkan juga estetika dan kesehatan. Rumah harus layak huni. Secara fungsi fisik, rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, sebagai tempat untuk berlindung dari berbagai kondisi lingkungan.
Mengingat keberadaannya sebagai kebutuhan primer tersebut, maka sudah sepantasnya Pemerintah hadir untuk mendukung pemenuhannya. Rumah tidak layak huni bahkan menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah.
Merujuk target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RTLH di Indonesia hingga akhir 2019 menjadi 1,9 juta unit. Sebelumnya di tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni mencapai 3,4 juta unit. Sementara itu di Lombok Timur saja, pada akhir 2018 jumlah RTLH mencapai 35.236 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Lombok Timur.
Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, terlepas dari jumlah itu ditarget 90 persen dapat ditangani pada akhir periode RPJMD 2018-2023. Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy saat memberikan sambutan pada tasyukuran peringatan hari jadi Lombok Timur ke-124, 31 Agustus lalu menegaskan komitmen Pemerintah untuk percepatan penuntasan RTLH ini.
Baca juga : Bupati Ungkap Soal Tidak Tuntasnya RTG, Ini Selengkapnya
Disebutkannya tahun 2020 mendatang Pemerintah menargetkan 5000 unit RTLH akan dibenahi. Pada berbagai kesempatan Bupati juga mengingatkan aparat Kecamatan hingga Desa untuk mempercepat proses pembangunan RTLH di masing-masing wilayah yang dinilainya masih lamban. “Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama,” ungkapnya.
Pada tahun 2019 ini ditargetkan 1.276 unit RTLH dapat diselesaikan. Jumlah ini ditangani melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 300 unit, dan APBD provinsi NTB sebanyak 108 unit. Selain itu melalui dana APBN yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditangani sebanyak 786 unit, di samping melalui program TNI manunggal membangun desa sebanyak 100 unit.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur Per-27 Agustus progress pengerjaan RTLH ini berada di 60 persen, kecuali untuk TMMD yang berlangsung sejak 9 Juli dan berakhir pada 7 Agustus, sudah tuntas seluruhnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Timur, Ir. Sahri memastikan keseluruhan RTLH ini akan rampung pada akhir tahun. Berbagai upaya dilakukan, seperti menggunakan tenaga fasilitator lapangan untuk memacu pelaksanaan kegiatan dan memastikan kualitas bangunan, juga dengan melakukan pembinaan kepada kelompok swadaya masyarakat, serta mengajak masyarakat setempat untuk bergotong royong.
Ia menyatakan untuk tahun 2020 mendatang pihaknya telah berupaya melakukan sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pemerintah Pusat baik melalui DAK Afirmasi maupun DAK regular. Kendati menyadari keterbatasan anggaran akan tetapi pihaknya berjanji akan memenuhi target penuntasan RTLH yang ada. Pihaknya telah mengusulkan 1850 unit melalui DAK Afirmasi, dan 580 melaui DAK Reguler.
Sahri menambahkan Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan rumah tidak layak huni, melainkan juga pada lingkungan yang sehat. Komitmen ini juga menjadi penegasan terhadap upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan indeks pembanguan manusia (IPM) Lombok Timur yang masih terpuruk. Terlebih Lombok Timur juga memiliki pe-er (pekerjaan rumah) untuk menurunkan prevalensi stunting.
Disadari stunting dan isu kesehatan lainnya tidak melulu persoalan gizi seimbang atau pola asuh, melainkan juga pola hidup serta dukungan lingkungan yang merupakan keterpaduan. Karenanya sanitasi dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) juga mendapat perhatian, baik yang sifatnya individual, maupun komunal.
RTLH dan lingkungan yang sehat menjadi satu kesatuan yang saling menunjang.Tuntasnya semua itu, sekali lagi merupakan tolak ukur atas dari kinerja pemerintah. (sn)
