SATUNUSA.CO, LOTIM - Kepala Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Muhammad Yohan Firmansyah mendorong semua pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih di Lombok Timur daftar menajdi menjadi peserta BPJamsostek. 

Hal itu disampaikan Yohan Firmansyah usai peluncuran 254 Koperasi Desa Merah Putih dan penyerahan klaim jaminan sosial senilai 635 juta ke 15 orang ahli waris di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (21/07/2025). 

Ia memaparkan selama periode Januari - Juni 2025, BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur telah menyerahkan klaim jaminan sosial senilai 14.352.212.750 ke 1.556 ahli waris peserta atau penerima manfaat. Selain itu, BPJamsostek telah menyerahkan pembayaran manfaat beasiswa Pendidikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 82

Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. 

"Memang secara rasio klaim besar ya, tapi lagi lagi kita ini kan bukan asuransi . Kita mengedukasi masyarakat bahwa kami ini adalah jaminan sosial", ujarnya. 

" Perlu masyarakat banyak yang pintar atau dalam Kalau visi misi Lombok Timur Smart. Artinya perlu banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang murah tapi manfaatnya begitu besar", sambung Yohan Firmansyah. 

Karna itu, ia mengajak semua orang atau pekerja termasuk di ekosistem koperasi merah putih. Jika rata rata anggotanya 400 dikalikan 239 desa maka akan ada 95 ribu perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. 

"Dan ini tidak membebani, bisa secara mandiri atau bisa dihimpun oleh kopdes. Iuran bisa lebih murah karna masuk kategori penerima upah", jelasnya. 

Lebih jauh Yohan Firmansyah memaparkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur sampai Juni 2025 sebanyak 142.182 orang atau 28,20% dari jumlah 504.147 angkatan kerja. Paling banyak pekerja formal meliputi penerima upah, pekerja migran dan pekerja kontruksi. 

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan di sektor pertanian tembakau melalai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 

Kedepan, dukungan diharapkan terus dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang ada di ekosistem pemerintah desa seperti kader posyandu, RT/RW sesuai dengan amanah Undang - Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. (*)