​SATUNUSA.CO, LOTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan dan keberlanjutan program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND Project). Program ini diproyeksikan menjadi pilar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

​Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mewakili Bupati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Proyek UPLAND di Aula Hotel Lombok Syariah, Kamis (25/6).

​Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat serta lembaga donor internasional, Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), atas dukungan  yang diberikan.

​"Program UPLAND di Lombok Timur telah menunjukkan capaian yang signifikan, bukan hanya di sektor hulu (on-farming), tetapi juga telah menyentuh sektor hilir (off-farming). Muara dari seluruh rangkaian ini adalah peningkatan kesejahteraan petani secara nyata," ujar Juaini Taofik.

​Kedepan, menurut Sekda,fokus utama pemerintah adalah mengoptimalkan manajemen pendapatan, mencari pola hilirisasi yang efektif, serta memperluas jalur pemasaran. Dalam upaya ini, Pemkab menggandeng Bank NTB Syariah sebagai mitra strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan bagi kelompok tani dan penerima manfaat.

​Keberhasilan program ini, lanjutnya, terlihat dari kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lombok Timur mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan daerah lain di NTB.

​Lebih jauh dijelaskan, dalam dokumen RPJMD 2025–2029, Pemkab Lombok Timur menetapkan tiga pilar utama; pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan ketimpangan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya.

Sebagai langkah taktis, pemerintah tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk empat kecamatan, termasuk Sembalun, yang ditargetkan rampung pada 2027.

​"Kemudahan akses investasi kini dapat diurus secara online. Kami ingin menciptakan ekosistem investasi yang jelas agar tidak ada keraguan bagi pihak manapun untuk membuka usaha di Lombok Timur," tambahnya.

​Menuju Keberlanjutan Program,
​dijelaskan bahwa UPLAND kini tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata, melainkan telah menjadi tanggung jawab kolektif seluruh instansi pemerintah daerah. Diharapkan OPD terkait untuk lebih terbuka dalam pertukaran data dan memperkuat sinergi lintas sektor.

​Ke depan, program ini diarahkan untuk lebih pro terhadap pengarusutamaan gender, peningkatan pengelolaan hasil pascapanen, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.

​FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan Bank NTB Syariah, sejumlah Kepala OPD teknis, serta para ketua kelompok tani dan penerima manfaat Program UPLAND di wilayah sasaran kerja UPLAND yakni Kecamatan Sembalun, Wanasaba dan Suela.

Dengan adanya exit strategy ini, diharapkan seluruh capaian yang telah dirintis dapat terus dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat. (*)