SATUNUSA.CO,LOTIM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai unsur terkait. Penguatan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dalam rangka pembagian wilayah binaan Genting di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9), dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas penguatan sistem kerja TPPS, termasuk mekanisme pembagian wilayah binaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur. Pembagian wilayah tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pembagian tugas administratif, tetapi juga memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari setiap OPD dan unsur terkait di wilayah masing-masing.

Keberadaan PIC dinilai penting untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi. Setiap OPD diharapkan memiliki personel yang memahami perkembangan program di wilayah binaannya, sehingga informasi dan tindak lanjut dapat berjalan berkesinambungan tanpa terputus meskipun terjadi pergantian perwakilan dalam rapat maupun kegiatan.

Wakil Bupati Lotim H. Moh Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan keterampilan teknis, khususnya dalam penyuluhan, pencatatan data, dan pemantauan secara berkelanjutan. Dukungan operasional juga menjadi bagian penting, termasuk memastikan ketersediaan logistik, pemberian insentif, serta pelaksanaan koordinasi rutin di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaan Program Genting, intervensi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Intervensi spesifik antara lain berupa bantuan nutrisi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) atau bahan pangan mentah yang kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun.

Sementara intervensi sensitif mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, hingga pembangunan jembatan yang mendukung mobilitas dan akses masyarakat. Selain itu, intervensi juga dilakukan melalui pendampingan dan edukasi, antara lain penyuluhan, komunikasi psikologis, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Wakil Bupati menegaskan bahwa prinsip utama pelaksanaan Program Genting adalah gotong royong. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan intervensi berjalan secara terpadu.

“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.

Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin, menyebut Lombok Timur sebagai salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Menurutnya, posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam menekan angka stunting.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pencegahan dan penurunan stunting hingga ke tingkat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin menyoroti realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur.  Karena itu ia berharap dapat segera segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat sehingga data yang tercatat dapat sesuai dengan kondisi aktual di daerah.

Selain itu, capaian program genting yang sudah mencapai 81 persen  diharapkan terus ditingkatkan. Lebih utama lagi  dalam memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, dimanfaatkan, dan dikonsumsi oleh penerima m