SATUNISA.CO, MATARAM, 20 — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP) menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat (FPRB NTB) merintis pengembangan kerangka pembiayaan risiko bencana terintegrasi yang dimulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pertemuan pemangku kepentingan utama (pre-findings meeting) yang berlangsung di Hotel Santika Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/8). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian pengumpulan data serta analisis komprehensif di tingkat nasional maupun daerah yang telah dilaksanakan sejak 10 hingga 19 Agustus 2026.

NTB dipilih sebagai wilayah percontohan utama (pilot project) untuk menghasilkan rekomendasi strategis berbasis fakta (evidence-based). Pembelajaran lokal yang didapatkan dari NTB diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh dalam merumuskan instrumen serta mekanisme keuangan berbasis komunitas yang terjangkau, konkret, dan dapat direplikasi secara luas di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan kajian ini difasilitasi oleh kerja sama antara Frankfurt School of Finance & Management, BNPB, GIZ, dan FPRB NTB, serta mendapat dukungan teknis dari lembaga konsultan MarkPlus. Tim gabungan tersebut mengarahkan fokus analisis pada pemetaan kesenjangan (gap analysis) pembiayaan risiko bencana di NTB melalui pendekatan serta metodologi survei pasar yang terstruktur.

Melalui pendekatan survei pasar tersebut, studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai lanskap pembiayaan risiko bencana yang ada saat ini, mengidentifikasi celah pembiayaan utama yang belum tersentuh, serta memetakan berbagai opsi penguatan kesiapsiagaan dan ketangguhan finansial, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

 

Integrasi Manajemen Bencana dan Perlindungan Sosial

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, menjelaskan bahwa langkah strategis ini berjalan selaras dengan visi jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan Pengelolaan atau Manajemen Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan sistem Perlindungan Sosial (PS).

Menurut Udrekh, integrasi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme keuangan strategis dan instrumen asuransi untuk memperkokoh kesiapsiagaan, kecepatan tanggap darurat, serta efektivitas ketangguhan pascabencana bagi masyarakat.

"Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana," ujar Udrekh dalam keterangannya.

Langkah konkret yang dilakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan bencana yang sedang berjalan saat ini, pemetaan dinamika penawaran dan permintaan (supply and demand) pada sektor-sektor perekonomian vital di NTB—seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata—serta pemetaan berbagai hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan.

Melalui identifikasi menyeluruh tersebut, inisiatif ini menjajaki peluncuran mekanisme perlindungan finansial yang tepat guna dan aplikatif di tingkat tapak. Beberapa instrumen pembiayaan yang tengah dikaji antara lain skema asuransi mikro (microinsurance), pembentukan dana cadangan (contingency funds), serta instrumen pengalihan risiko (risk transfer).

Lebih lanjut, program ini mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan Pembiayaan Risiko Iklim dan Bencana (Climate and Disaster Risk Financing / CDRFI) ke dalam skema Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection / ASP). Langkah ini dirancang sebagai bentuk investasi solusi terpadu untuk membangun kapasitas komprehensif masyarakat di setiap fase siklus bencana, yaitu kapasitas adaptif, kapasitas antisipasi, hingga kemampuan dalam menyerap dampak atau risiko bencana (coping capacity).

Konsultasi Publik dan Pelibatan Lintas Sektor

Dalam proses pengumpulan data dan perumusan rekomendasi, rangkaian kegiatan ini melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif dengan merangkul seluruh jajaran instansi pemerintah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemangku kepentingan lokal yang terlibat aktif mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain jajaran birokrasi dan dinas teknis, kolaborasi ini turut menghimpun masukan strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK Regional NTB), pelaku sektor swasta, serta kelompok masyarakat di tingkat desa. Pelibatan kelompok masyarakat desa menjadi krusial mengingat wilayah tersebut merupakan tempat dikembangkannya model mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood models / SLM).

Sementara itu, Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, menekankan pentingnya menempatkan investasi pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas bersama lintas sektor.

"Seiring meningkatnya frekuensi bencana dan besarnya kerugian ekonomi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia, perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir," tegas Cut Sri Rozanna.

Ia menambahkan bahwa apabila perlindungan sosial adaptif dipadukan dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, serta fleksibel untuk diakses masyarakat pada seluruh siklus bencana, maka pembentukan komunitas yang tangguh bukan lagi sekadar wacana. GIZ menyatakan komitmen penuhnya untuk terus mendukung pencapaian visi jangka panjang Pemerintah Indonesia tersebut.

Penyusunan Laporan Penilaian Kesenjangan

Pada kesempatan yang sama, Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, menegaskan pentingnya kontinuitas sistem dalam membangun ketangguhan masyarakat lokal secara nyata di lapangan. Menurutnya, proses ketangguhan tidak bisa berhenti pada aspek fisik semata, melainkan harus menyentuh ranah keterjaminan finansial.

"Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir," kata Rahmat.

Seluruh data, temuan, dan masukan yang berhasil dihimpun dari rangkaian kegiatan Survei Pasar ini nantinya akan dirangkum secara mendalam dalam Gap Assessment Report (Laporan Penilaian Kesenjangan) yang dijadwalkan rampung pada November 2026.

Laporan komprehensif tersebut disusun untuk menyajikan berbagai pilihan kebijakan (policy options) yang konkret, sekaligus menyediakan cetak biru (blueprint) pengembangan produk-produk keuangan yang adaptif bagi Nusa Tenggara Barat. Ke depannya, rancangan instrumen keuangan yang berhasil diterapkan di NTB ini akan menjadi model acuan (benchmark) nasional bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam memperkuat sistem ketahanan finansial menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim. (*)