SATUNUSA.CO, LOTIM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berupaya mengejar target nasional keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 80 persen. Namun, upaya ini masih terbentur anggaran. Untuk mencapai target itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 98 miliar, sementara yang dianggarkan dalam APBD 2025 hanya Rp 83 miliar.
Saat ini, tingkat partisipasi JKN di Lombok Timur masih berada di angka 74 persen. Untuk menutup kesenjangan sebesar 6 persen itu, diperlukan penambahan sekitar 70 ribu jiwa penduduk yang harus diaktifkan sebagai peserta.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani, mengakui bahwa target ini cukup berat dicapai mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas. "Kita tahu kondisi fiskal Pemda agak berat," ujarnya
Dalam menghadapi kendala anggaran ini, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu peluang besar yang diidentifikasi adalah dengan mengalihkan tanggungan iuran untuk 96.000 masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 (masyarakatakat 40 persen terbawah) ke pemerintah pusat.
Ia memaparkan, berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), 96.000 jiwa tersebut seharusnya merupakan tanggungan pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dananya berasal dari APBN. Saat ini, biaya mereka masih dibebankan pada APBD.
"Ini harus dilobi ke pusat, difokuskan untuk dialihkan pembiayaannya melalui APBN. 96 ribu ini bisa dialihkan menjadi peserta PBI JKN yang dibiayai APBN jika mendapat restu oleh pemerintah pusat,"paparnya.
Peluang untuk pengalihan ini dinilai terbuka, mengingat kuota PBI APBN untuk Lombok Timur disebutkan masih tersisa sekitar 4.000 jiwa. Jika usulan Pemkab Lombok Timur disetujui, maka 96.000 warga tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggungan pusat. Dengan demikian, anggaran daerah sebesar Rp 83 miliar yang awalnya untuk menanggung 96.000 jiwa itu, dapat dialihkan untuk mengaktifkan 70.000 jiwa penduduk yang masih belum terdaftar. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak angka keaktifan JKN tanpa membebani APBD lebih lanjut.
Sebagai langkah persiapan, Pemkab Lotim telah melakukan pemutakhiran dan pembersihan data kependudukan. Sebanyak 29 ribu jiwa penduduk Lotim yang datanya anomali, seperti memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid dan ganda, telah dibersihkan.
"Data kependudukan Lotim sekarang sudah bersih, sehingga tidak ada lagi data kependudukan anomali,"ungkap Elly
Namun demikian, semua strategi ini bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Elly mengatakan pihaknya masih menunggu hasil lobi yang diharapkan dapat diketahui pada November mendatang.
"Pertanyaannya apakah 96 ribu akan diambil oleh pusat dengan kuota terbatas? Mungkin butuh pendekatan luar biasa, kita tunggu November apakah akan diakomodir atau tidak oleh pusat,"tutupnya (*)
